PKS-Demokrat Digoyang Korupsi

18/03/09
INILAH.COM, Jakarta – Kasus suap bekas politisi PAN Abdul Hadi Djamal tampaknya bakal menyeret sejumlah politisi DPR. Dari mulut Hadi Djamal, muncul nama kader PKS Rama Pratama dan fungsionaris Partai Demokrat Jhony Allen Marbun.

Mencuatnya nama Rama Pratama memang cukup mengagetkan. Anggota Panitia Anggaran yang juga anggota Komisi XI DPR ini disebut Hadi Djamal ikut menikmati aliran dana haram tersebut. Rama terlibat dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton. “Semua fraksi terlibat, dan dihadiri oleh Rama Pratama dan pimpinan juga ada,” beber Hadi Djamal usai diperiksa KPK.

Kehadiran Rama dalam pertemuan informal tersebut, urai Hadi, karena mantan Ketua BEM UI itu ikut dalam proses penentuan kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun. Dan parahnya, dana itulah yang kemudian dibagi-bagikan kepada pimpinan dan anggota panitia anggaran.

“Yang Rp 2 triliun itu kan untuk pimpinan dan anggota mendapatkan aspirasi dari itu,” papar Hadi.

Pengacara Hadi, Firman Wijaya menambahkan pertemuan Ritz Carlton itulah awal mula terjadinya kasus suap yang menjerat kliennya. Menurut Firman, rekanan yang ingin terlibat dalam proyek dana stimulus memang berusaha mendekati para anggota panitia anggaran. “Yang pada akhinya berujung pada klien saya,” ucap Firman.

Dana stimulus terkait krisis finansial itu sebetulnya telah disepakati DPR sebesar Rp 73,3 triliun. Tujuan dana ini adalah sebagai pendorong ekonomi khususnya di kawasan yang paling banyak mem-PHK tenaga kerja. Sebagian dari anggaran ini diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kawasan, tak terkecuali pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur.

Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis, menjelaskan pihaknya hanya berbicara jumlah bukan anggaran yang detil-detil. Untuk satuan tiga (detil), dalih politisi PDIP ini, dibahas di masing-masing komisi.

“Kami tidak pernah tahu dimana yang butuh stimulus, meski memang semuanya melalui sinkronisasi antara komisi dan panitia anggaran,” terang Emir.

Bagaimana dengan dugaan keterlibatan Rama dalam kasus suap pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur? Emir menegaskan dirinya tidak mengetqhui hal itu. “Saya tidak ada di pertemuan itu, saya juga tidak tahu apakah ada pertemuan itu. Yang saya tahu pembahsan ada di rapat panitia kerja,” tegasnya.

Emir mengaku tidak pernah dihubungi pihak manapun untuk membahas penggunaan dana stimulus. Pihaknya membiasakan pembahsan di tiap-tiap komisi. “Makanya di panitia anggaran terdiri dari seluruh komisi. Kalau masih perlu lebih rinci lagi, dilempar ke komisi,” tegas Emir.

Disebut kadernya terlibat, PKS sontak melawan. Parpol bernomor 8 ini memastikan Rama tidak terkait kasus Hadi Djamal. “Itu fitnah dan bersifat black campaign,” cetus Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq.

Mahfudz mengungkapkan, semua fraksi DPR terlibat dalam pembahasan stimulus sektor riil sesuai dengan tugas panitia anggaran. Tetapi dalam kasus Hadi Djamal terkait perannya sebagai broker proyek Dephub, Rama tidak memiliki sangkut paut.

“Rama Pratama tidak pernah ikut rapat di Ritz Carlton bersama Hadi Djamal dan pihak Dephub,” kata Mahfudz.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan berharap KPK mengusut tuntas kasus Hadi Djamal. Pihaknya akan mendukung tindakan tegas yang akan diambil KPK.

“Ya, saya sih mendukung KPK untuk mengusut tuntas siapapun yang bersalah. Dan apabila bertentangan dengan hukum, ya ditindak secara hukum,” ketus Syarif.

Dirinya menambahkan pihaknya sudah mengklarifikasi Jhony terkait kasus Hadi Djamal. Hasilnya, Jhony mengaku tidak tahu menahu. “Tentu ada tindakan tegas. Apapun itu, karena itu adalah komitmen dari kami untuk memberantas korupsi,” jamin Syarif.

Pastinya, kasus Hadi Djamal masih belum tuntas. Bola panas ini menggelinding tak tentu arah. Ujungnya pun kita masih belum tahu. Bisa jadi hanya dua parpol ini atau malah banyak pihak lagi yang justru akan disebut Hadi Djamal. Kita tunggu saja.