“Kami perkirakan sekitar 500 ribu warga Jakarta akan keluar rumah untuk meramaikan kampanye PKS,” kata Ketua Panitia pelaksana Kampanye Akbar PKS Adang Daradjatun saat meninjau gladi resik acara di Stadion Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (29/3).
Adang menjelaskan, massa yang hadir pada kampanye besok diperkirakan akan melebihi daya tampung GBK. Dirinya telah membuat skema arus perjalanan dari setiap titik pemberangkatan hingga pintu gerbang dan pintu masuk stadion.

“Kegiatan ini telah dikomunikasikan jauh hari dengan aparat kepolisian sehingga akan mengurangi kemungkinan macet total di Jakarta di hari Senin besok,” pungkas mantan Wakapolri ini.

Adang melanjutkan, dirinya meminta pengertian masyarakat atas kegiatan kampanye PKS yang mungkin akan sedikit memacetkan lalu lintas pada Senin pagi, karena antusias masyarakat untuk mendukung PKS yang tak mungkin dihalangi.

“Selain itu, kami telah melayangkan surat edaran kepada DPW, DPC dan ranting agar peserta kampanye bisa menaati peraturan lalu lintas dan peraturan kampanye. Tidak membawa anak-anak dalam kampanye,” tutupnya. [fir/dil]

“Karena itu, kami akan mengusulkan kepada DPP PKS duet SBY-Nurwahid pada Pemilihan Presiden 2009,” kata Budiman di Padang, Selasa (25/3).
Menurut dia, tiga kriteria mengapa SBY-Nurwahid dinilai duet yang ideal yakni, pertama permintaan dari masyarakat bawah. Kedua, figur kedua tokoh nasional itu lebih tenang dan hati-hati dalam mengambil keputusan serta duet ideal untuk lima tahun ke depan.

“Selain itu, dua tokoh itu sebagai Presiden RI dan Ketua MPR-RI sudah nampak kinerja baiknya,” tambahnya.

Dua tokoh ini juga dikenal antikorupsi dan antara mereka tidak pernah terjadi konflik. “Mereka juga dinilai tokoh sederhana yang didambakan masyarakat dan dekat dengan rakyat,” katanya.

Kriteria ketiga, kata Budiman, antara kedua pemimpin itu selama ini tidak pernah terjadi persoalan yang meruncing, beda dengan tokoh-tokoh lain yang sering terjadi di antara mereka. “Karena itu kalau bisa, mereka berduet sebagai pemimpin bangsa hingga akhir jabatannya,” tambahnya. [*/P1]

Hal itu diutarakannya saat berada di Bandarlampung untuk berkampanye, Minggu (22/3). Diungkapkannya, banyak pemberitaan terkait anggota legislatif dari PKS yang melakukan pelanggaran.

Padahal, menurutnya, hingga saat ini tidak ada anggotanya yang terlibat persoalan tertentu. “Kalau menyerempet PKS, sepertinya langsung disebarkan. Padahal itu tidak benar,” kata dia.

Ia mencontohkan, persoalan yang terjadi di Bali, di mana salah seorang kader PKS diduga melakukan pembalakan liar. “Padahal, truknya mengangkut kayu jati dari kebunnya. Akibat pemberitaan tersebut, kader PKS itu mengundurkan diri,” ujar Tifatul.

Menurut dia, persoalan mendasar untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif berada di partai. “Kalau di partai itu sampah yang masuk, maka sampah pula keluaranya. Karena itu, lihat track records partai dan calegnya,” kata dia.

Sebab, lanjutnya, persoalan terberat di legislatif karena bobroknya anggota dewan, seperti terkait perselingkuhan dan korupsi. [*/nuz]

Sepanjang tahun 2009 saja, hampir apa saja yang mengenai PKS, dapat dipastikan menjadi berita besar. Tengok saja materi iklan serial kepahlawanannya. Dengan hanya menayangkan tiga hari di stasiun televisi tertentu, namun hasilnya publik ‘menggosipkan’ selama lebih dari setengah bulan. Itu artinya PKS mendapat keuntungan lebih dari 500 persen.
Materi iklan Satu Bendera yang tampil dalam format kliping media dan iklan akronim PKS dalam berbagai versi pun mendulang perhatian publik yang sama besar. Belum lagi kasus yang menimpa Zul Hamdi. Hanya karena ‘tertangkap tangan’ sedang pijat di tempat legal, langsung diisukan berhubungan badan.

‘Nyanyian’ Abdul Hadi Djamal yang meneyertakan Rama Pratama dalam kasus stimulus pembangunan infrastruktur Indonesia timur, tanpa “ba-bi’bu’ tiba-tiba nongkrong di head line salah satu media nasional. Teranyar, gaya kampanye partai bernomor delapan yang mencaplok identitas warna parpol tertentu langsung dicap kegenitan dan melanggar AD/ART partai.

Lantas, apa sih hebatnya PKS? Bukankah partai berideologi Islam semacam PPP dan PBB memiliki iklan. Namun kenapa mereka tidak pernah dibicarakan? Partai berhaluan nasionalis, sebangsa PAN dan Partai Gerindra juga menyangkan iklan. Bahkan tiga partai besar yang diclaim LSI, PD, PDIP dan Partai Golkar juga melakukan hal yang serupa (iklan). Namun kenapa gaungnya tak seawet ‘made in’ PKS? Kalah cerdaskan mereka?

Banyak kader partai yang jelas terseret kasus korupsi dan tindakan amoral. Namun kenyataaannya tidak ada satupun kader PKS yang terpelosok perkara di atas. Mungin karena ‘bersihnya’, sehingga ‘baru’ pijatan dan dituduh terlibat korupsi langsung menjadi berita besar

Sebegitu hebat, cerdas dan profesionalkah PKS, sehingga senantiasa mendapat perhatian? Atau mungkin ada pihak yang bersekongkol ingin membonsai PKS, dengan mengatakan, PKS memang indah, namun jangan sampai menjadi besar. Wallahua’lam

Ibnu Syakir, iibnusy@gmail.com

“Yang terbesar di Yogyakarta pada 17 Maret lalu yang yg dihadiri sekitar 100 ribu orang,” kata anggota Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, Jumat (20/3).
Selain di Yogyakarta, Mahfudz menyebutkan, dalam kampanye di Padang pada 19 Maret, 80 ribu orang menghadiri kampanye Presiden PKS Tifatul Sembiring. Kemudian di Riau pada 18 Maret sekitar 50 ribu dan depok dan bekasi pada 19 Maret diikuti sekitar 50 ribu orang.

“Dan hari ini Jakarta di 3 tempat akan dihadiri sekitar 75 ribu kader dan simpatisan. Jurkamnas yang diturunkan antara lain Hidayat Nur Wahid, Tifatul, Anis Matta, Adang Darajatun. Isu kampanye yg diangkat PKS adalah reformasi DPR agar pemilu 2009 bisa menghasilkan DPR yg aspiratif, bersih dan peduli,” jelas Mahfudz.

Mahfudz menandaskan, kampanye besar akan digelar PKS dengan target massa 100 ribuan selanjutnya di Makasar (24/3), Bandung (29/3), DKI (30/3), Tangerang (4/3) dan Surabaya (5/3). [dil]

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Anis Matta mengemukakan itu menjawab pertanyaan pers seusai berpidato dalam rapat umum di Lapangan Gedung Olahraga Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/3).

“Sejauh ini, iya,” kata Anis Matta menjawab pertanyaan pers apakah platform Demokrat mirip dengan PKS. Kedua partai memiliki kesamaan pandangan, yakni masih perlunya reformasi pemerintahan dan legislatif.
Untuk itu, menurut Anis Matta, PKS bisa berkoalisi dengan Demokrat. Namun, terkait koalisi, PKS sedang mengadakan survei kepada kalangan kader se-Indonesia untuk melihat kecenderungan terhadap bakal calon presiden tertentu dan partai politik tertentu.

Anis Matta mengatakan, koalisi diperlukan untuk pemerintahan yang kuat. PKS merupakan salah satu partai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla yang kini memerintah.

Meski demikian, menurut Anis Matta, koalisi yang dibentuk pada 2004 itu kini rapuh dengan perginya Partai Golkar yang sampai sekarang mengusung Jusuf Kalla sebagai bakal calon presiden.

Anis Matta mengutarakan, PKS akan mengevaluasi kontrak politik dengan Yudhoyono. Presiden diakui menjalani sejumlah agenda dalam kontrak, seperti memperjuangkan kemerdekaan Palestina, anggaran pendidikan 20 persen, dan pemberantasan korupsi.

“Tetapi ada juga masalah komunikasi,” kata Anis Matta. Yang dimaksud ialah PKS merasa tidak diajak komunikasi saat Presiden mengambil kebijakan menaikkan harga BBM meski kemudian menurunkannya.

Anis Matta mengatakan, dalam kampanye ini, PKS menjual isu reformasi DPR. PKS menilai menguatnya peran dan wewenang yang diberikan untuk DPR, lembaga legislatif ini justru rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Anis Matta menyatakan, PKS menjamin bahwa calon anggota DPR dari partai ini diikat dengan kontrak politik. PKS juga memiliki pengadilan syariah dan badan penegak disiplin organisasi sebagai dua lembaga pemantau perilaku anggota legislatif se-Indonesia.

Anis Matta menambahkan, PKS akan menindak tegas para kadernya yang terlibat korupsi. “Tidak ada ampun,” tegasnya.

“Pilpres 2009 akan menjadi ‘kuburan’ bagi banyak politisi. Bagi mereka ‘dapat sekarang atau tidak sama sekali’,” katanya ketika berkampanye di hadapan ribuan masa kader dan simpatisan PKS di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (19/3).
Kampanye perdana PKS di Kota Medan itu juga dihadiri mantan Ketua DPW PKS Sumatera Utara yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Pjs Ketua DPW PKS Mustafa Ismail, Ketua MPW PKS Sumut Sigit Pramono Asri dan caleg PKS untuk DPR RI dari dapil Sumut I, Idris Luthfi Rambe.

Tifatul menyebutkan, pilpres 2009 juga akan menjadi akhir dari sebuah generasi politisi. Karenanya ia mengimbau kader dan simpatisan PKS serta seluruh lapisan di setiap daerah untuk terus mendorong terciptanya perubahan.

Perubahan itu sendiri, katanya, hanya bisa terwujud jika para politisi muda diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.

“PKS sendiri tetap akan berjuang agar presiden yang terpilih nanti adalah presiden ‘balita’, presiden yang berusia di bawah lima puluh tahun,” katanya.

Pada kesempatan itu ia juga mengajak kader dan simpatisan PKS serta masyarakat luas untuk ikut membuat perubahan mendasar dengan ‘menyingkirkan’ para politisi busuk yang kini ‘bercokol’ di lembaga legislatif di semua tingkatan.

“Kita harus berubah. Kita harus mampu merubah lembaga legislatif kita yang saat ini sungguh memprihatinkan, karena banyak diisi oleh para politisi yang suka menyalahgunakan kekuasaan. ‘Garbage in, garbage out’, sampah yang masuk, pasti sampah juga yang dihasilkan, dan itulah yang dapat kita lihat sekarang ini,” ujarnya.

Karena itu ia mengimbau masyarakat pemilih di Indonesia khususnya kader dan simpatisan PKS untuk tidak lagi memilih para caleg yang cenderung berperilaku koruptif.

“Makanya jangan pilih lagi mereka, jangan pilih lagi para politisi busuk. Saatnya rakyat melakukan perubahan, karena anak-cucu kita berhak mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada sekarang ini,” kata Sembiring. [*/P1]

Hal tersebut disampaikan Tifatul ketika berkampanye di Lapangan Merdeka, Medan, Kamis (19/3). Kepada ribuan kader PKS, Tifatul menanyakan apakah PKS harus berkoalisi dengan PDIP atau dengan Partai Golkar pada pemilu presiden mendatang. Ribuan kader PKS serentak menjawab ‘tidak setuju!’.

Mendengar itu, Tifatul kembali bertanya apakah PKS harus berkoalisi dengan Partai Demokrat dan SBY. Dengan cepat ribuan kader PKS menjawab ‘setuju!’. “Nampaknya memang betul kader dan simpatisan partai menginginkan PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat dan SBY,” ujar Tifatul yang disambut tiuh tepuk tangan kader PKS.

Mengenai koalisi dengan PD, lanjut Tifatul, akan ditindaklanjuti dengan komunikasi antar keduanya. Bahkan pertemuan antar pimpinan partai sudah berlangsung 2 kali. “Partai sudah beberapa kali bertemu, namun memang ada yang diungkap ke publik dan ada yang tidak,” cetusnya.

Tifatul menyatakan, dalam waktu dekat PKS akan bertemu langsung dengan SBY. “Sejauh ini koalisi memang baru sebatas dibicarakan di tingkat pimpinan partai. Tapi setelah ini akan kita tindak lanjuti lebih jauh melalui pertemuan dengan SBY. Kita akan bertemu dengan SBY,” tegasnya.

Tifatul menjelaskan bahwa sebagian kader partainya keberatan jika PKS berkoalisi dengan PDIP atau dengan Partai Golkar. Alasannya, karena PDIP terlalu memasang harga tinggi. Apalagi Megawati sudah dipastikan hanya mau menjadi capres, sementara Partai Golkar sendiri hingga kini belum solid.

“Dengan Demokrat dan SBY paling sedikit ‘barrier’ (rintangan) kita. Tapi segala sesuatunya tentu masih harus dikongkritkan lagi seusai pemilu legislatif nanti,” katanya.

Tifatul juga sempat mengklarifikasi berita yang menagatakan bahwa dirinya dan Hidayat Nur Wahid telah dilamar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres. “Dalam adat orang Melayu laki-laki yang melamar, bukan sebaliknya. Saya menjawabnya diplomatis seperti itu,” katanya. [*/jib]

Kepada massa ia menanyakan apakah PKS harus berkoalisi dengan PDI Perjuangan atau dengan Partai Golkar pada pilpres mendatang. Pertanyaan ini kemudian disambut secara serempak oleh massa PKS dengan jawaban ‘tidak setuju!’.
Setelah itu ia kembali menanyakan apakah PKS harus berkoalisi dengan Partai Demokrat dan SBY, massa PKS langsung memberi jawaban ‘setuju!’. “Nampaknya memang betul kader dan simpatisan partai menginginkan PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat dan SBY,” kata Tifatul yang juga disambut tepuk tangan meriah massa partai itu.

Pada kesempatan itu Tifatul Sembiring juga mengungkapkan dirinya pernah ditanya sejumlah wartawan apakah benar mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, telah dilamar Megawati Soekarnoputri untuk dijadikan calon wakil presiden.

Untuk pertanyaan itu Tifatul mengaku hanya menjawabnya dengan diplomatis, bahwa tidak lazim seorang laki-laki dilamar perempuan. “Dalam adat orang Melayu laki-laki yang melamar, bukan sebaliknya. Saya menjawabnya diplomatis seperti itu,” ujarnya.

Soal sejauh mana rencana koalisi dengan Partai Demokrat sudah mulai dibangun, Tifatul Sembiring mengatakan pertemuan antar pimpinan partai justru sudah beberapa kali dilakukan. “Partai sudah beberapa kali bertemu, namun memang ada yang diungkap ke publik dan ada yang tidak,” ujarnya.

Bahkan dalam waktu yang tidak lama lagi PKS juga berencana bertemu langsung dengan SBY. “Sejauh ini koalisi memang baru sebatas dibicarakan di tingkat pimpinan partai. Tapi setelah ini akan kita tindak lanjuti lebih jauh melalui pertemuan dengan SBY. Kita akan bertemu dengan SBY,” tegasnya.

Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa sebagian kader partainya keberatan jika PKS berkoalisi dengan PDI Perjuangan atau dengan Partai Golkar. Alasannya, dengan PDI Perjuangan tidak ada tawar-menawar lagi, karena Megawati sudah dipastikan hanya mau menjadi capres, sementara Partai Golkar sendiri hingga kini belum solid.

“Dengan Demokrat dan SBY paling sedikit ‘barrier’ (rintangan,red) kita. Tapi segala sesuatunya tentu masih harus dikongkritkan lagi seusai pemilu legislatif nanti,” katanya. [*/P1]

“Abul Hadi menyebut nama Rama Pratama yang menduga ikut hadir dalam rapat di Ritz Carlton dengan Jhonny Allen, hanyalah kampanye hitam,” kata Tifatul, di Padang, Rabu (18/3).
Tuduhan mantan Ketua DPP PAN itu, menurut Tifatul, sudah dibantah Rama Pratama. Rama mengatakan dirinya tidak ikut dalam pertemuan di Ritz Carlton tersebut. Meski Rama anggota Panitia Anggaran (panggar) DPR, namun Rama berbeda komisi dengan Abdul Hadi dan Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhonni Allen.

Tifatul meminta, agar Abdul Hadi mertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab ia menerima uang negara yang tertangkap tangan oleh KPK. Selain itu, Abdul Hadi sebaiknya menjalani saja proses hukumnya. Ungkapkan saja sesuai berita acara dan fakta dipersidangan dan jangan “tembak” sana dan tembak sini.

Sedangkan kepada KPK, Tifatul berharap, KPK mengejar fakta yang terungkap. Siapa yang disebut dan harus dibuktikan karena negara ini negara hukum. Tifatul menjelaskan, pihaknya sudah meminta keterangan Rama Pratama. Rama bersumpah tak pernah ikut rapat di Ritz Carlton.

“Kita imbau Abdul Hadi untuk bertanggung jawab akan perbuatannya karena tertangkap tangan menerima uang negara. Ungkap faktanya di persidangan,” tandasnya.[*/jib]